Pelabuhan perikanan merupakan kawasan yang sangat strategis dalam sistem perikanan tangkap. Pelabuhan tidak hanya sebagai pusat penangkapan ikan, namun juga sebagai pusat industri, bisnis, dan perdagangan serta pusat kegiatan ekspor perikanan. Saat masa pandemi COVID-19 ini, pelabuhan perikanan menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi penangkapan dan kegiatan pasca panen maupun kegiatan-kegiatan supply demand. Masa pandemi ini mempengaruhi para stakeholder seperti nelayan, pengusaha dan konsumen sehingga diperlukan strategi untuk menghadapinya.
Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (PSP) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB University berupaya memberikan solusi mengenai tantangan tersebut melalui webinar 3rd Voice For Fisheries, (13/6).
Direktur Pelabuhan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ir Frits P Lesnussa, MSi mengatakan bahwa titik kritis yang dialami industri sub sektor perikanan tangkap adalah risiko pemasaran hasil tangkap. Dengan adanya kebijakan pengelolaan pelabuhan perikanan atas potensi risiko berjenjang terhadap usaha perikanan tangkap, ia berharap hal tersebut akan menjadi stimulus bagi nelayan yang terdampak.
“Masalah utamanya adalah pemasaran atas supply yang cenderung tetap, sistem perdagangan dan pemasaran harus dijadikan fokus utama akibat dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau karantina skala daerah sehingga berdampak pada penurunan intensitas perdagangan secara langsung,” ujarnya.
Selain itu pembiayaan operasional nelayan juga menjadi masalah lain sehingga Ditjen Perikanan Tangkap menerbitkan relaksasi kebijakan bagi nelayan yang terdampak serta memberikan bantuan dalam bentuk Bakti Nelayan untuk menjaga kontinuitas industri perikanan tangkap.
Sementara itu, menurut Ir Tri Aris Wibowo, MSi selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung, pengelolaan PPS Bitung selama pandemi didasari oleh kebijakan operasional antisipasi dampak COVID-19. Kebijakan tersebut terbagi menjadi dua yaitu pada aspek pemerintahan sesuai amanah permenKP No 8. Th 2012 tentang Pelabuhan Perikanan dan Aspek Pengusahaan, umumnya pelayanan fasilitas. Adapun dari aspek ekonomi, hasil tangkapan nelayan dipromosikan melalui media sosial untuk menjaga cash-flow karena karakteristik nelayan tidak berubah semasa pandemi, sehingga hasil produksi dalam jumlah yang tetap serta menyinggung sedikit aspek kesehatan seperti melakukan protokol kesehatan di 21 titik pelabuhan.
“Namun, terdapat kendala yang dihadapi berupa faktor internal akibat kebijakan Work From Home sehingga aktivitas pelabuhan tidak dapat berjalan maksimal serta faktor eksternal yaitu para stakeholder yang belum disiplin menerapkan protokol kesehatan serta kebijakan Pemkot yang lebih fokus ke pelabuhan niaga dibanding lokal,” imbuhnya.
H Supeno sebagai pengusaha kapal ikan dan cold storage di Pati memperkuat argumen dimana pemasaran hasil tangkapan ikan menjadi masalah utama semasa pandemi. Menurutnya, kapasitas cold storage sebesar 2000 ton masih belum mampu untuk menampung hasil produksi yang tetap berlanjut. Dengan adanya kebijakan normal baru, jumlah dan jarak anak buah kapal (ABK) harus dibatasi sehingga pengusaha banyak yang mengalami kesulitan. Ia berharap agar pemerintah membuat kebijakan yang disesuaikan dengan keadaan di lapangan.
Dr Iin Solihin sebagai Sekretaris Departemen PSP pun turut memberikan tanggapan mengenai pengelolaan pelabuhan di tengah pandemi COVID-19. Menurutnya permasalahan utama pendapatan nelayan mengalami penurunan rata-rata hingga 50 persen di beberapa daerah. Contohnya Lamongan dan Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Nelayan miskin dan rentan miskin mengalami kerugian yang signifikan, berdampak pada kekurangan modal perbekalan hingga produktivitas secara keseluruhan akan menurun.
Kedua, adalah permasalahan supply-demand dimana supply tinggi namun demand masih rendah. Ketiga persoalan logistik ikan, terutama saat pandemi biaya logistik relatif besar akibat adanya keterkaitan sangat erat antara pasokan dari hulu penangkapan ikan hingga pengolahan.
Ia turut merekomendasikan strategi jangka pendek berkenaan mengurangi pemiskinan nelayan yang sebagian telah dilakukan oleh pemerintah. Mulai dari bantuan langsung hingga pendampingan manajemen usaha berdasarkan riwayat hasil produksi dan aktivitas perikanan itu sendiri. Serta solusi pengembangan logistik perikanan dimana pelabuhan diberlakukan sebagai simpul-simpul logistik karena saat ini antar pelabuhan belum beroperasi dan berhubungan dengan baik.
“Sehingga barangkali nanti praktik-praktik yang baik ini selama pandemi boleh jadi setelah pandemi ini berakhir dapat kita lanjutkan kembali contoh misalkan seperti penyederhanaan perijinan,” ungkapnya.
Dalam akhir pembahasannya ia juga mengharapkan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan perikanan berbasis wilayah. (MW/Zul)
Keyword: Nelayan, Pandemi COVID-19, Departemen PSP, FPIK, IPB University
Resources: https://kumparan.com/news-release-ipb/diskusi-strategi-pelabuhan-perikanan-tangkap-di-masa-pandemi-1tcZR9qs01E/full
