Kategori: Berita Terbaru

Kondisi perairan tropis di Indonesia menyebabkan rumput laut dapat tumbuh sepanjang tahun dengan jumlah biomassa tinggi. Pada tahun 2015 produksi rumput laut Indonesia adalah 10,8 juta ton setara 38,5 persen dari produksi dunia 28 juta ton. Indonesia bahkan menduduki posisi kedua negara pengekspor rumput laut terbesar dunia setelah China dengan persentase 20 persen.

Selain dimanfaatkan untuk bahan pangan, sebagai Phycocoloid, rumput laut juga bermanfaat sebagai bahan aktif alam, dan limbahnya bermanfaat sebagai sumber energi. Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Ir. Joko Santoso, M.Si mengatakan rumput laut tropis (seperti yang dimiliki Indonesia) kaya akan kandungan gizi mineral makro dan mikro, yakni Magnesium (Mg), Kalsium (Ca), Natrium (Na), Kalium (K), Zat Besi (Fe) dan (Zn) Seng.

“Yang unik dari rumput laut kita adalah kaya akan serat pangan yang berbeda dari serat pangan tanaman darat, seperti buah dan sayur. Serat pangan pada rumput laut mengandung gugus sulfat, sehingga mempunyai karakteristik fisiko-kimia yang unik, misalnya kemampuan untuk mengembang (swelling) dan mengikat asam/garam empedu yang sangat bermanfaat bagi kesehatan,” ujarnya saat jumpa pers Pra Orasi Ilmiah di Ruang Sidang Direktorat Administrasi Pendidikan Kampus IPB Dramaga, Bogor, Kamis (27/4).

Sementara itu, phycocoloid adalah hidrokoloid polisakarida yang diekstrak dari rumput laut berupa karaginan, agar-agar dan alginat. Kappaphycus alvarezii (Eucheuma cottonii) dan Eucheuma spinosum masing-masing menghasilkan kappa dan iota-karaginan; agar-agar dihasilkan dari rumput laut genus Gracilaria dan Gelidium; sedangkan alginat dihasilkan dari rumput laut genus Sargassum, Padina, Turbinaria yang diperoleh dari alam.

“Agar-agar dan karaginan mempunyai arti penting bagi perekonomian Indonesia. Indonesia baru memiliki 14 industri karaginan. Dan kita baru mampu mengekspor rumput laut kering, belum yang olahan,” terangnya.

Industri pengolahan rumput laut harus dipacu supaya bisa menghasilkan produk-produk turunan dari karaginan dan agar-agar seperti bacto agar. Bisa juga menghasilkan karaginan atau agar dengan berat molekul yang lebih kecil sehingga akan mudah dalam aplikasinya.

Sebagai bahan aktif dari alam, riset-riset yang dilakukan Prof. Joko menemukan bahwa rumput laut mengandung senyawa catechin, fenol, flavonoid dan tannin. Selain itu komponen aktif berupa pigmen klorofil a, klorofil b, dan karoten juga dilaporkan oleh beberapa peneliti termasuk polisakarida bersulfat.

“Senyawa-senyawa ini mempunyai fungsi biologis sebagai antioksidan, antibakteri, anti-inflamasi dan antiproliferasi,” ujarnya.

Nah, temuan terbarunya adalah pemanfaatan limbah rumput laut yang tidak lolos masuk industri dan rumput laut jenis no edible untuk biofuel. Temuan ini bisa mengantisipasi persaingan bahan baku bioenergi dengan sumber bahan pangan dan memiliki lahan budidaya yang luas (luasan perairan Indonesia) sehingga tidak perlu berebut dengan lahan pertanian, pemukiman, perkebunan dan kehutanan.

 

Keunggulan lain rumput laut sebagai bioenergi adalah tingginya produktivitas dan kandungan karbohidratnya. Selain itu, rumput laut tidak mengandung lignin sehingga mudah terdegradasi.

“Saran saya, pemerintah hanya bertugas sebagai regulator yang menyediakan fasilitas memudahkan akses. Biarkan swasta yang kelola,” pungkasnya.(zul).

 

Sumber : http://ipbmag.ipb.ac.id/pojokriset/107f5cb92ffc6d25ade7b37edae9e1f6/Guru-Besar-IPB-Biofuel-dari-Laut-Kenapa-Tidak

Frances Perraudin (Minggu, 2 Juli 2017)

Michael Gove mengumumkan pengunduran diri pemerintah Kerajaan Inggris dari ‘Konvensi London’ dan mengklaim bahwa menanggalkan kebijakan perikanan Uni Eropa (UE) akan berdampak positif bagi lingkungan. Pemerintah telah mengumumkan pengunduran diri dari perjanjian yang memperbolehkan nelayan dari negara lain untuk menangkap ikan di perairan Inggris Raya. Menteri Lingkungan, Michael Gove, mengklaim bahwa Inggris telah “mengambil alih kontrol”.

Hari Senin (3 Juli-red), menteri akan melakukan penarikan diri pemerintah Inggris Raya dari ‘Konvensi Perikanan London’, yang ditanda tangani pada tahun 1964 sebelum Inggris Raya bergabung dengan UE, untuk memulai proses 2-tahun untuk menanggalkan perjanjian. Konvensi ini memperbolehkan kapal ikan dari Inggris Raya, Perancis, Belgia, Jerman, Irlandia dan Belanda untuk menangkap ikan di dalam 6 dan 12 mil laut dari garis pantai masing-masing negara tersebut.

“Kami akan menyatakan bahwa kita mengambil alih kontrol” tutur Gove pada wawancara dengan BBC pada hari Minggu. “Kita akan dapat menentukan pola akses seperti apa yang kita inginkan”, lanjut Gove.

Selanjutnya Gove menyatakan bahwa keluar dari UE juga berarti keluarnya Inggris dari kebijakan perikanan UE, yang membuka akses bagi semua negara Eropa pada perairan Inggris Raya (antara 12-200 mil laut) serta menentukan kuota berapa banyak ikan yang boleh ditangkap oleh masing-masing negara tersebut.

“Ketika kita keluar dari UE, kita akan menjadi negara bebas secara politik, artinya kita dapat mengotrol perairan kita sampai 200 mil laut atau garis tengah antara Inggris dan Perancis serta antara Inggris dan Irlandia”, tutur Gove.

Gove menambahkan “Satu poin kritis kebijakan perikanan UE adalah bahwa itu merupakan bencana lingkungan. Salah satu alasan kita ingin keluar, karena kami ingin memastikan bahwa Inggris mempunyai stok ikan yang berkelanjutan untuk masa depan, Saya pikir sangat penting untuk diketahui bahwa keluar dari UE akan berdampak positif bagi lingkungan”.

Menurut data tahun 2015, industri perikanan Inggris Raya memiliki 6.000 kapal ikan, mendaratkan 708.00 ton ikan senilai 775 juta Poundsterling. Sekitar 10.000 ton ikan ditangkap oleh negara lain anggota ‘Konvensi London’, senilai kurang lebih 17 juta Poundsterling.

Barrie Deas, ketua Federasi Nasional Organisasi Nelayan, menyambut baik keputusan pemerintah ini, menyebutkan bahwa hal ini merupakan bagian penting untuk menyatakan Inggris Raya sebagai negara pantai yang berdaulat penuh atas perairan ZEE-nya.

Ben Stafford, ketua kampanye WWF, mengatakan : “mencapai perikanan yang berkelanjutan ‘lebih dari sekedar negara mana menangkap ikan dimana’. Stafford menambahkan : “hal ini tentang bagaimana nelayan menggunakan alat tangkap ikan yang sesuai, bahwa operasi penangkapan ikan dilakukan pada tingkat dimana stok tetap terjaga, serta kita merintis berbagai upaya untuk memonitor apa yang terjadi di laut untuk memahami dampak perikanan”. “Keluar dari UE berarti kita dapat menentukan kebijakan dengan benar, tetapi harus tetap bekerja sama dengan negara tetangga, karena ikan tidak mengenal garis di atas peta”.

Will McCallum, kepala urusan laut Greenpeace Inggris, menyatakan : “bertahun-tahun pemerintah Inggris Raya menuding Brussels atas kesalahan mereka sendiri karena gagal mendukung nelayan skala kecil yang menjadi tulang punggung armada perikanan kita”. “Apabila ‘Brexit’ menjanjikan masa depan yang lebih baik bagi nelayan, menteri lingkungan baru kita, Michael Gove, harus memegang teguh komitmen manifesto tahun 2015 partai Konservatif untuk menyeimbangkan kuota perikanan agar menguntungkan nelayan skala kecil, khususnya komunitas perikanan berbasis lokal.

Tom West, konsultan firma hukum lingkungan ClientEarth, menggambarkan bahwa gerakan ini sebagai taktik negosiasi. “Sebagai negara non-UE, kita perlu mempertimbangkan bagaiman caranya bekerjasama sebaik mungkin dengan negara tetangga, daripada keluar secara sepihak dari berbagai perjanjian dan berharap bekerja sendirian akan membuat kita lebih baik”, tuturnya. “Banyak stok ikan di perairan Inggris Raya dibagi dengan tetangga kita, oleh karena itu perlu kerja sama dan pengelolaan bersama”.

 

diterjemahkan dari : https://www.theguardian.com/environment/2017/jul/02/uk-take-back-control-london-fisheries-convention-michael-gove

~admin~