Kategori: Lecturer

IPB University berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui program Dana Padanan Kedaireka 2024 telah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis yang ditujukan kepada nelayan, khususnya di Desa Kulur Ilir, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Kegiatan ini difokuskan pada kegiatan optimalisasi hulu-hilir perikanan cumi Bangka demi menjaga sumberdaya cumi sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan yang terdampak pencemaran penambangan timah.

Acara ini dihadiri oleh Algafry Rahman, S.T selaku Bupati Bangka Tengah, Tamimi selaku Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Keuangan, Dr. Joko Triadhi S.E, M.Si selaku Kepala Badan Bappelitbangda dan Arzali S.E selaku KaBid Litbang beserta para staf, Imam Soehadi S.Pi., M.Si selaku Kepala Dinas Perikanan dan Triono Aries Kurnia, S.Pi selaku KaBid Perikanan Tangkap beserta para staf, Camat Lubuk Besar, Kepala Desa Kulur Ilir, Penyuluh Perikanan dan 50 orang nelayan Desa Kulur Ilir. Kegiatan bimtek dilakukan di Pantai Desa Kulur Ilir pada hari Kamis (29/08/2024) yang bertujuan untuk pengembangan keterampilan praktis bagi nelayan melalui pelatihan pembuatan atraktor cumi-cumi dan baterai air laut.

Kegiatan diawali oleh sambutan Prof. Dr. Ir. Mulyono S. Baskoro, M.Sc sebagai perwakilan dari IPB University menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi yang dilakukan bersama Pemkab Bangka Tengah. “Kerja sama ini merupakan langkah nyata dalam penerapan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup nelayan di Bangka Tengah,” ujarnya. Prof. Dr. Ir. Mulyono S. Baskoro, M.Sc juga berpesan bahwa pentingnya sinergi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama di sektor perikanan sebagai sektor potensial dalam upaya pembangunan perekonomian di Bangka Tengah.

Dalam kesempatan ini, Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman juga memberikan pengarahan dan menegaskan pentingnya optimalisasi hulu hilir perikanan cumi Bangka berbasis ekonomi biru sebagai upaya pengembangan sektor perikanan di Bangka Tengah. “Kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu nelayan mengembangkan keahlian dalam optimalisasi hulu hilir pengelolaan cumi Bangka melalui pelatihan pembuatan atraktor cumi-cumi, baterai air laut, dan pengembangan kelembagaan nelayan yang aktif dan mandiri di Kabupaten Bangka Tengah.” jelasnya.

 

Penyerahan buku Teknologi Atraktor Cumi-cumi kepada Bupati Bangka Tengah juga dilakukan sebagai simbol kolaborasi yang berkelanjutan. Kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis yang diisi oleh Prof. Dr. Ir. Mulyono S. Baskoro, M.Sc sebagai narasumber materi Atraktor Cumi-cumi, juga hadir Dr. Ir. Sugeng Hari Wisudo, M.Si selaku ketua tim Kedaireka yang memberikan materi mengenai Baterai Air Laut, Prof. Dr. Ir. Mohammad Imron, M.Si memberikan pengetahuan terkait Teknologi Rumah Ikan, dan Shidiq Lanang Prasetiyo, S.Pi, M.Si turut memberikan materi tentang Teknologi Rumpon. Selama kegiatan, nelayan berdiskusi dan didampingi untuk membuat 20 unit atraktor cumi-cumi dari drum bekas dan 5 unit baterai air laut.

Kegiatan Bimtek dilanjutkan pada keesokan hari pada tanggal 30 Agustus 2024. Pada hari kedua ini dilakukan simbolis pemasangan 2 buah atraktor cumi-cumi di perairan Kulur Ilir oleh Kepala Dinas Perikanan Bangka Tengah, Imam Soehadi, S.Pi, M.Si dan Ketua Tim Kedaireka, Dr. Ir. Sugeng Hari Wisudo, M.Si. Kegiatan Bimtek ditutup dengan evaluasi dan diskusi bersama di Balai Pertemuan Warga Desa Kulur Ilir. Sebagai upaya keberlanjutan program, IPB turut menerjunkan 3 orang mahasiswa yang akan tinggal selama 3 bulan untuk mendampingi masyarakat sekaligus melaksanakan penelitian. Tim dari IPB berharap bahwa kolaborasi ini dapat menjadi model bagi pengembangan sektor perikanan di daerah lain, dan memberikan inspirasi untuk penerapan inovasi yang berkelanjutan dalam mendukung ekonomi biru di Indonesia.

Penulis : Tri Wiji Nurani

Bogor, (03/08/2024) – Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (PSP) FPIK IPB, berkolaborasi dengan Forum Kemitraan Konsorsium Perikanan Tangkap (FK2PT), menyelenggarakan serial diskusi dalam rangka memberikan kontribusi pemikiran terkait dengan rencana implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur. Diskusi kali ini mengangkat sub-tema “Kebijakan Pengaturan Kapal Perikanan dan Awak Kapal Perikanan”. Acara diselenggarakan secara online melalui Zoom dan disiarkan langsung di YouTube Departemen PSP, dengan dihadiri lebih dari 90 peserta. Dr. Budhi Hascaryo Iskandar Dosen Departemen PSP yang merupakan ahli kapal perikanan sebagai narasumber, dengan fasilitator Dr. Maman Hermawan Dosen Poltek AUP Jakarta.

Diskusi dibuka oleh Dr. Agus Suherman selaku Ketua FK2PT, yang menjelaskan bahwa fokus diskusi kali ini adalah aspek kapal dan awak kapal, setelah pada diskusi sebelumnya berfokus pada infrastruktur dan sumber daya ikan. “Pada tahun 2023, tahap awal implementasi penangkapan ikan terukur, jumlah kapal berizin pusat meningkat dari 6.000 menjadi 14.000 kapal,” ungkap Dr. Agus. Beliau juga menekankan pentingnya standar keselamatan dan keterampilan melaut yang lebih baik untuk nelayan dan awak kapal.

Dr. Budhi, selaku narasumber, memaparkan bahwa diskusi berfokus pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 28 Tahun 2023 tentang pelaksanaan penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Regulasi tersebut mengatur tentang awak kapal, meskipun belum terlalu detail. Regulasi ini mewajibkan nakhoda, perwira, dan anak buah kapal berwarga negara Indonesia, guna membatasi tenaga kerja asing dan memaksimalkan sumber daya manusia lokal.

Dalam sesi diskusi, salah seorang peserta menyampaikan keprihatinannya terkait pengukuran GT kapal yang tidak konsisten, sehingga mempengaruhi pendapatan daerah dari biaya tambat dan labuh kapal. Narasumber menanggapi bahwa pengukuran yang terukur dalam penangkapan ikan seharusnya mencakup semua aspek, bukan hanya pembagian kuota. Saat ini, ukuran kapal diukur berdasarkan bobot kotor (gross tonnage atau GT), tetapi ini sering kali menimbulkan bias. Negara-negara maju mulai beralih menggunakan ukuran panjang kapal, karena lebih mudah diukur. Pengukuran panjang ini memudahkan proses pengaturan seperti tambat labuh yang tinggal menyesuaikan panjang kapal. Namun, di Indonesia, sistem pengukuran masih bercampur antara menggunakan panjang untuk beberapa hal dan GT untuk lainnya.

Sebagai penutup, Prof. Tri Wiji, selaku pengarah acara, menambahkan bahwa implementasi kebijakan tidak dapat dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia karena hal tersebut akan menghadapi banyak resistensi. Oleh karena itu, kebijakan perlu diterapkan secara bertahap, misalnya dalam satu zona atau komoditas tertentu terlebih dahulu. Pendekatan ini akan lebih efektif dibandingkan dengan penerapan secara langsung untuk seluruh Indonesia.