Sumbangan Pemikiran Para Akademisi Departemen PSP FPIK IPB untuk Pembangunan Perikanan Tangkap Berkelanjutan
Bogor (22 Juli 2024). Isu penting perikanan tangkap Indonesia saat ini terkait dengan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota. Kebijakan PIT telah melalui proses yang panjang dalam penyusunannya hingga telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur; dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 28 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur. Kebijakan PIT menuai pro dan kontra sehingga ditunda pelaksanaannya seperti tertuang dalam Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1954/MENKP/XI/2023 tentang Relaksasi Kebijakan pada Masa Transisi Pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur.
Merespons isu tersebut, Forum Kemitraan Konsorsium Perikanan Tangkap (FK2PT) menyelenggarakan serangkaian diskusi melalui zoom meeting dengan tema utama “Enabling Factor Perikanan Tangkap Berkelanjutan”. Kegiatan ini sebagai upaya FK2PT yang sebagian besar anggotanya adalah dari akademisi berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk turut berkontribusi, berperan serta melalui sisi yang berbeda dalam mendukung pembangunan perikanan tangkap berkelanjutan. Diskusi dirancang untuk 8 seri yang akan membahas secara tuntas berbagai aspek terkait dengan pembangunan perikanan tangkap.
Diskusi Seri-1 mengangkat tema “Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur”, telah dilaksanakan pada 16 Maret 2024 dengan dihadiri oleh lebih dari 100 peserta. Diskusi ini menghadirkan Dr. Sugeng Hari Wisudo Dosen Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (PSP) FPIK IPB sebagai narasumber dan Dr. T Ersti Yulika Sari Dekan FIKP UMRAH sebagai fasilitator. Narasumber menyampaikan bahwa konsep perikanan tangkap terukur adalah penangkapan ikan terkendali dan proporsional berdasarkan kuota untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan. Narasumber menekankan bahwa kebijakan PIT penting diimplementasikan untuk mengendalikan stok ikan agar berkelanjutan. Diskusi ini juga menyoroti perlunya sinergi berbagai pihak untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat nelayan, serta diharapkan kebijakan PIT memberikan manfaat ekonomi, ekologis, dan sosial yang berkelanjutan.
Diskusi Seri-2 mengangkat tema “Infrastruktur dan Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur” dilaksanakan pada 27 April 2024 dengan dihadiri lebih dari 200 peserta. Prof. Tri Wiji Nurani, Dosen PSP FPIK IPB bertindak sebagai fasilitator dengan narasumber Prof. La Sara Rektor Institut Teknologi Kelautan Buton. Prof La Sara menyampaikan bahwa tantangan utama dalam implementasi PIT meliputi kurangnya kesiapan masyarakat dalam menerima perubahan, pemahaman terbatas tentang keberlanjutan sumber daya, serta kebutuhan akan infrastruktur yang lebih baik dan dukungan dari semua pihak yang terlibat dalam penangkapan ikan. Diskusi ini menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia demi kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.
Diskusi Seri-3 dengan tema “Penetapan dan Pengaturan Kuota Penangkapan Ikan” berlangsung pada 25 Juli 2024 dan dihadiri oleh lebih dari 100 peserta. Dr. Abu Bakar Sambah, Dosen UB memandu diskusi dengan narasumber Prof. Suradi Wijaya Saputra, Dosen UNDIP. Pengelolaan perikanan tangkap secara terukur menjadi penting karena eksploitasi sumber daya perikanan laut Indonesia yang terus meningkat dan sulit dikendalikan, sehingga mengakibatkan kerusakan habitat dan ekosistem laut. Peningkatan jumlah dan jenis alat tangkap, baik yang berizin maupun tidak berizin, menambah tekanan pada sumber daya ikan. Prof. Suradi menyatakan bahwa kebijakan penangkapan ikan terukur sangat penting untuk mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Diperlukan data yang akurat, pengaturan kuota yang adil, peningkatan selektivitas alat tangkap, dan pengawasan yang ketat untuk mencapai produksi optimal tanpa merusak ekosistem laut.
Diskusi Seri-4 dengan tema “Infrastruktur dan Kepelabuhanan Perikanan” dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2024 dengan dihadiri lebih dari 120 peserta. Dr. Dwi Ernaningsih, Dosen USNI bertindak sebagai fasilitator dengan narasumber Dr. Iin Solihin, Dosen Departemen PSP FPIK IPB. Diskusi ini membahas tentang tantangan dan peluang dalam pengelolaan pelabuhan perikanan di Indonesia. Infrastruktur pelabuhan yang memadai sangat penting untuk mendukung aktivitas perikanan tangkap. Dr. Iin Solihin menyatakan bahwa pelabuhan perikanan merupakan “jantung” yang menghubungkan berbagai elemen seperti kapal penangkap, nelayan, alat tangkap, dan sumber daya ikan. Tantangan yang dihadapi termasuk keterbatasan sarana dan prasarana, mobilisasi sumber daya manusia, serta konflik antara nelayan lokal dan pendatang. Diskusi ini menekankan perlunya kebijakan yang komprehensif dan bijaksana untuk mengelola pelabuhan perikanan secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekologi, dan komersial.
Serial Diskusi masih akan berlanjut hingga seri 8. Harapannya adalah tersedia Buku Putih hasil pemikiran para akademisi untuk pembangunan perikanan tangkap Indonesia yang berkelanjutan.